Tok! Sah UU Pesantren, Shalawat Berkumandang di DPR

JAKARTA – DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren menjadi Undang-Undang Pesantren. Pengesahan RUU Pesantren itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah, SE memimpin Sidang Paripurna tersebut.

“Apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dapat disetujui dan dapat disahkan sebagai UU?” kata Fachri.

“Setuju,” jawab seluruh hadirin peserta rapat. Fachri kemudian mengetuk palu tanda disahkannya undang-undang Pesantren.

Usai disahkan, sambutan meriah datang dari peserta rapat. Mereka melantunkan shalawat Nabi sambil berdiri sayup-sayup memenuhi gedung rapat.

Semua fraksi di DPR RI mendukung pengesahan undang-undang tanpa terkecuali. Menurut Ketua Komisi VIII Dr. Ali Taher Parasong bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan khas Indonesia yang memiliki kontribusi nyata dalam sejarah peradaban Indonesia.

“Seluruh aspirasi telah kami tampung dan dimasukkan usul undang-undang. Terakhir aspirasi Muhammadiyah telah ditampung,” kata Ali Taher.

Ia juga menuturkan bahwa pengesahan undang-undang pesantren adalah bentuk apresiasi dan penghormatan negara terhadap pesantren.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin yang hadir sebagai perwakilan pemerintah mengatakan, lahirnya UU Pesantren sebagai bentuk pengakuan atas independensi pesantren dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

“RUU tentang pesantren diadakan karena kehadiran pesantren untuk memberikan pengakuan atas independen pesantren yang berdasarkan kekhasan dalam fungsi kemasyarakatan kedakwahan dan pendidikan,” ujar Menteri yang juga pernah mengenyam dunia pesantren itu.

Ketua Forum Komunikasi Pesantren Mu’adalah (FKPM) Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA. mengimbau kepada seluruh pesantren di Indonesia untuk bersyukur atas pengesahan undang-undang pesantren tersebut. Menurutnya, bentuk kesyukuran adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren.

“Ini adalah kerja keras dan panjang pesantren-pesantren di Indonesia, dan alhamdulillah hari ini disahkan”, ucap Kiai Amal.

Sedangkan, Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, menilai bahwa dengan disahkannya undang- undang pesantren, maka seluruh santri akan mempunyai peluang yang lebih luas dalam pengabdian untuk bangsa dan negara.

Pimpinan Pondok Modern Tazakka KH. Anang Rikza Masyhadi menyatakan bahwa ini adalah merupakan tonggak baru untuk peradaban Indonesia ke depan.

Pengasuh Pondok Pesantren Tremas KH. Abdillah Nawawi sangat bersyukur dengan disahkannya undang-undang, semoga menjadi kebahagiaan bagi seluruh pesantren dan ormas Islam di Indonesia.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut pengurus FKPM dari Pesantren: Gontor, Tremas, Darunnajah, Al-Ikhlas Taliwang, Tazakka, Al-Amien Parinduan, dan Ar-Ridlo Sentul.

Sebelum disahkan PBNU dan PP Muhamamadiyah memiliki pendapat yang berbeda mengenai RUU Pesantren. PP Muhammadiyah menilai RUU Pesantren tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren. PP Muhammadiyah sempat meminta kepada DPR untuk menunda pengesahanny. PP Muhammadiyah juga mengusulkan agar materi RUU Pesantren dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebaliknya, PBNU mendukung RUU Pesantren serta menilai isi keseluruhan RUU tersebut dinilai sudah mengakomodir keberagaman pesantren di Indonesia.

Turut mendoakan dari tempat masing masing atas disahkannya undang undang pondok pesantren; Al-Anwar Sarang, Tebu Ireng, Lirboyo, Sidogiri, Langitan Tuban, Mattla’ul Falah Kajen Pati, Rafah Bogor, Ploso, dan seluruh pesantren di Indonesia. (anizar/eep)

Baca Lainnya
Komentar
Loading...