Ternyata LHKPN Sudah Ada Sejak Zaman Para Sahabat

Salah satu cara mencegah korupsi ialah dengan melaporkan LHKPN dengan tepat waktu. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dengan diterapkannya LHKPN, harapannya dapat menimalisir dan mencegah kasus korupsi di Indonesia. Dilansir dari web kpu.go.id hingga 28 Februari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, BUMN dan BUMD masih 51,12%.

Jadi masih ada hampir setengahnya belum melakukan LHKPN. LHKPN ini sangat penting guna mencegah perbuatan tindak pidana korupsi. Karena semua yang dilakukan oleh setiap orang akan dipertanggung jawabkan di hari akhir kelak.

Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Saw berkata: “Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal, usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa digunakan, hartanya darimana didapatkan dan untuk apa digunakan, serta ilmunya untuk apa digunakan.”

Secara tekstual maupun substantif, Islam telah memberi rambu-rambu yang keras untuk mencegah korupsi maupun menegakkan hukum dalam kasus korupsi, tanpa pilih kasih.
Rasulullah Saw bahkan memberi contoh yang sangat tegas dengan mengatakan seandainya putrinya mencuri niscaya akan memotong tangannya.

Kisah lain yang tak kalah menarik adalah di masa Kekhalifahan Umar Ibn Khathab ra, yang melakukan inspeksi ke pasar untuk memeriksa apakah para pedagang bertindak jujur dalam menjual dagangannya.

Umar Ibn Khathab menjumpai beberapa hal sebagai berikut:
Beberapa sahabat yang ditunjuk menjadi pegawai (aparatur) masih melakukan usaha transaksi perdagangan di pasar, padahal mereka sudah menerima upah. Kemudian Sayidina Umar mengumpulkan mereka dan melarang melakukan jual beli karena mereka telah diamanahi urusan melayani umat dan digaji oleh negara.

Juga para pejabat negara waktu itu diperintahkan menghitung kenaikan harta benda yang mereka miliki, jika dirasa terdapat kenaikan yang tidak wajar dibandingkan dengan usahanya, maka kelebihan harta tersebut disita untuk baitul maal (kas negara).

Abdullah Ibn Umar, putra Khalifah Umar ra terlihat di pasar dengan hewan ternak yang dimilikinya lebih baik dan lebih gemuk dari yang lain. Ketika Khalifah Umar ra memanggil putranya untuk memastikan, Abdullah mengatakan hewan ternak itu dibelinya dengan harga wajar, lalu digembalakan bersama hewan ternak lain di lapangan penggembala bersama.

Namun Khalifah Umar punya alasan mengapa hewan ternak milik Abdullah lebih gemuk, yakni karena warga memberi tempat dan waktu yang lebih leluasa bagi hewan ternak Abdullah karena ia anak Khalifah. Kemudian Khalifah meminta Abdullah menghitung keuntungan yang wajar dari hewan ternaknya, kelebihannya diambil untuk baitul maal.

Ternyata tindakan Khalifah Umar ra tersebut di atas, kini dikenal dengan upaya mencegah konflik kepentingan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Agar harta yang dimiliki penyelenggara negara tidak tercampur dengan uang negera yang sedang dikelolanya.

Sepatutnya bagi umat muslim yang menjadi penyelenggara negara harus taat dan patuh terhadap LHKPN yang telah dibuat untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Komentar
Loading...