Relasi Muhammadiyah dan Negara di Bawah Kepemimpinan 4 Guru Besar

Sebagai salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah sudah menjalani 15 masa kepemimpinan sejak lahir di tahun 1912. Mulai dari masa KH. Ahmad Dahlan hingga sekarang ini di bawah pimpinan Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si.

Direktur Suara Muhammadiyah Deni al Asyari melihat ada yang menarik dari rangkaian estafet kepemimpinan organisasi ini. Menurutnya, sejak pergantian kepemimpinan Muhammadiyah yang ke 11 yakni dari Bapak KH Ahmad Azhar Basyir (1994), Muhammadiyah secara bergantian dipimpin oleh Profesor (akademisi).

Mulai dari Prof. Amien Rais (1995), Prof. A. Syafii Maarif (1998), Prof. Din Syamsuddin (2005), hingga Prof. Haedar Nashir (2015). Keempatnya berlatar belakang guru besar dari masing-masing kampus yang berbeda.

Dalam relasi Muhammadiyah dan negara, Deni melihat kepemimpinan Muhammadiyah di bawah empat guru besar ini memiliki corak, gaya dan irama yang berbeda.

Walau secara substansi, kata Deni, sesungguhnya sama. Karena, Muhammadiyah dalam tindakan dan kebijakannya, tidak lepas dari khittah perjuangan dan pedoman hidup Islami dalam berorganisasi.

Di bawah kepemimpian Prof Amien Rais, relasi Muhammadiyah dan Negara cenderung bersifat oposisi biner. Artinya meletakkan Muhammadiyah sebagai kekuatan Civil Society dalam memperkuat demokrasi.

Walhasil, tidak heran jika sejak dulu hingga saat sekarang, Prof. Amin Rais tidak pernah absen dari mengkritik pemerintah (rezim) yang berkuasa.

Kendatipun rezim itu didukung oleh beliau langsung. Maka tanpa kontrol yang kritis, negara bisa saja salah arah. Maka Muhammadiyah sebagai kelompok Civil Society sangat penting menunjukkan konsistensi mengawal jalannya pemerintahan.

Sedangkan, menurut Deni, Prof. A. Syafii Maarif, menempatkan relasi Muhammadiyah dengan negara lebih akomodatif-kritis. Dalam arti satu waktu, Muhammadiyah memberikan kritik dan pressure, namun di sisi lain, juga akomodatif terhadap negara.

Sebab, Prof. A. Syafii Maarif meyakini, bahwa Muhammadiyah terlahir bukan disiapkan untuk mengurus negara. Melainkan untuk mengurus kehidupan sosial dan keagamaan yang bersifat kultural.

Selanjutnya, Prof. Din Syamsuddin pun tidak jauh berbeda dengan pandahulunya. Deni melihat mantan Ketum MUI ini juga cenderung menempatkan relasi negara dan Muhammadiyah, sebagai relasi kritis – konstruktif. Sehingga Muhammadiyah lebih diposisikan sebagai gerakan penyeimbang (balancing) bagi kekuatan negara.

Bagi Prof. Din Syamsuddin, Muhammadiyah bukan saja perlu menjaga jarak yang sama dengan politik, namun juga perlu menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik. Sebab ada saatnya kritik harus dilakukan dan ada saatnya Muhammadiyah harus menerima jika itu diangap baik bagi bangsa.

Yang terkini, Prof Haedar Nashir, walaupun sedikit berbeda dari pemimpin sebelumnya. Di tangan beliaulah, kata Deni, tradisi kepemimpinan Muhammadiyah dalam membangun relasi dengan negara, diramu dengan baik.

Prof. Haedar Nashir dinilai mampu meramu 3 pendekatan sebelummya, dengan model relasi yang bersifat kritis-konstruktif-akomodatif. Hanya saja, Prof. Haedar Nashir memiliki gaya tersendiri.

Bagi Haedar, membangun bukan dengan cara merusak, mengingatkan bukan dengan cara menjaga jarak, meluruskan bukan dengan cara membuat kegaduhan.

Selain menjalin komunikasi secara langsung dan resmi dalam menyampaikan kritik, Prof Haedar juga tidak jarang, melakukan kritik dengan gaya yang lebih teduh, santun tapi tajam.

Sebagai contoh terbaru, terkait UU Omnibuslaw Ciptaker, Prof Haedar Nashir menyampaikan kritik. “Sekali pemerintah & DPR berkehendak, maka tak ada kekuatan apapun yang dapat mencegah dan menghentikannya. Dan mungkin suara Tuhan pun, tak akan didengar”, ungkapnya.

Deni menilai kalimat ini walaupun terkesan datar, namun sangat tajam dan menghunjam orang yang dikritik. Dan inilah pola serta gaya dari Prof Haedar. Tak jarang juga, lanjut Deni, beliau menyampaikan kritik dan masukan secara langsung kepada pihak terkait untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi umat.

Namun secara keseluruhan, empat guru besar ini, sambung Deni, sama-sama menempatkan Muhammadiyah dalam relasinya dengan negara sebagai relasi yang kritis, konstruktif dan akomodatif.

Hal itu terjadi karena Muhammadiyah tidak memiliki kepentingan secara pragmatis dan struktural politik dengan kekuasaan. Melainkan demi kepentingan yang lebih besar untuk anak bangsa dan demi kemakmuran negeri tercinta Indonesia.

Deni menambahkan bahwa keempat tokoh ini terlahir dan besar dari “rahim” yang sama, yaitu Majalah Suara Muhammadiyah. Sebagai informasi, Majalah SM adalah majalah resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Haji Fachrodin dan terbit pertama kali pada tahun 1915 (bulan Dzulhijjah tahun 1333 H).

Baca Lainnya
Komentar
Loading...