Kebijakan Privasi Whatsapp Berubah, Bagaimana Menyikapinya?

Whatsapp mengubah kebijakan privasinya baru-baru ini, yang membuat tak sedikit penggunanya segera pindah platform ke Telegram ataupun Signal. Lalu, bagaimana cara yang tepat menyikapinya?

Pegiat media dan internet, Damar Juniarto, sebagaimana dikutip dari blog pribadinya, menyarankan bahwa daripada terburu-buru pindah ke platform lain yang dianggap lebih aman, warganet sebaiknya lebih dulu mengubah perilaku untuk lebih melek lagi pada persoalan keamanan privasi.

Menurutnya, setiap orang perlu mengetahui bagaimana cara melakukan kebersihan digital, mulai dari memproteksi diri dengan password yang kuat dan perlindungan tambahan menggunakan verifikasi dua faktor.

Warganet juga perlu mengelola identitas digitalnya dengan membatasi pembagian data pribadi untuk menghindari kebocoran.

Baru setelah itu, mereka memutuskan apakah tetap menggunakan Whatsapp atau pindah ke aplikasi lain yang lebih menjamin privasi.

“Tanpa mengubah perilaku dengan mempraktikkan budaya keamanan siber, ini seperti hanya memindahkan masalah ke aplikasi lain tanpa menuntaskan akar masalahnya. Ingat, tidak ada teknologi yang 100 persen aman,” jelas dia.

Jika tetap ingin menggunakan Whatsapp, disarankan untuk memahami risiko yang mungkin timbul. Misalnya, risiko data disalahgunakan oleh pihak ketiga.

Kemudian melakukan mitigasi dengan cara seperti meningkatkan proteksi dan menggandakan keamanan perangkat, selalu mengupdate keamanan perangkat, membatasi data yang dibagikan dengan mempraktikkan kebersihan digital.

Tapi jika ingin berpindah ke platform lain, disarankan juga agar mengubah perilaku, memulai budaya keamanan digital. Lalu, memilih aplikasi pesan yang menerapkan enkripsi dan desentralisasi data karena dengan dua cara itu privasi pengguna bisa dipastikan terlindungi.

Seterusnya, pengguna juga harus terus mengkaji apakah aplikasi yang digunakan aman dari pelanggaran privasi serta jauh dari kerentanan keamanan digital.

Perubahan kebijakan yang menimbulkan pertanyaan

Perubahan kebijakan privasi Whatsapp menimbulkan banyak pertanyaan dari para pengguna. Misalnya, soal isi notifikasi lewat aplikasi yang terkesan memaksa. Menerima atau berhenti menggunakan Whatsapp per 8 Februari 2021. Pengumuman ini tentu saja terkesan sepihak.

Menurut Juniarto, cara seperti ini tidak memberi ruang bagi pengguna Whatsapp sebagai pemilik data yang sesungguhnya.

“Ini seolah-olah Whatsapp yang berhak atas data-data tersebut dan pengguna hanyalah ‘penumpang’ yang tidak memilih hak untuk menentukan. Ini jelas pemahaman yang keliru,” tandasnya.

Di samping itu, semua platform teknologi seharusnya menerapkan kebijakan perlindungan privasi yang mengatur dengan transparan siapa pemilik data, pengumpul data, dan pemroses data. Bila tidak, pemilik data berpotensi mengalami pelanggaran hak privasi.

Padahal selama ini saja, praktik oligopoli sudah dilakukan oleh grup bisnis seperti Facebook dan Google yang dikenal mempraktikkan “surveillance marketing”.

Pengguna bisa sewaktu-waktu mendapatkan spam marketing padahal tidak pernah membagi data ke perusahaan mana pun.

Bagaimana jika sejumlah data pengguna diberikan kepada pihak ketiga oleh Whatsapp?

Apapun pilihan Anda, pilihlah dengan hati-hati.

Baca Lainnya
Komentar
Loading...