Ini Kata Pakar Soal Reforma Agraria

Hari Tani yang diperingati Kamis 23 September lalu, mengingatkan banyak aktivis hak asasi manusia pada masalah pokok pertanian di Indonesia, yaitu soal kepemilikan lahan.

Saat ini sebagian besar lahan atau tanah di Indonesia justru dimiliki oleh perusahaan atau para konglomerat.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang justru sama sekali tak memiliki lahan. Padahal sebagai masyarakat agraris, lahan merupakan kebutuhan pokok.

Pakar hak asasi manusia (HAM) Universitas Airlangga Dr. Herlambang P. Wiratraman dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/9) sebagaimana dikutip unair.ac.id, menjelaskan bahwa konflik agraria dan sumber daya alam kerap kali diakibatkan tindakan negara (pemerintah) yang tidak demokratis. Baca juga >>

Menurut dosen hukum tata negara itu, saat ini masih terdapat aspek-aspek yang bertentangan dalam program pemerintah terkait reforma agraria.

“Di satu sisi pemerintah menggemborkan pencapaian yaitu bagi-bagi sertifikat tanah secara gratis. Di sisi lain telah banyak catatan perampasan tanah dari warga untuk kepentingan pembangunan dan ekstraksi sumber daya alam. Jadi, ada gap antara kebijakan dan realita,” kata alumni Leiden University itu.

Menurutnya, paradoks inilah yang dapat menggagalkan program reforma agraria untuk menjawab masalah konflik lahan.

Menurutnya, saat ini reforma agraria hanya berjalan sebatas pengadministrasian, tapi tidak menyentuh ide redistribusi tanah. Akibatnya masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah.

Menurut peneliti LP3ES itu, di lapangan program reforma agraria masih jauh dari ideal. Konflik-konflik masih rentan terjadi dan memunculkan kekerasan, baik itu intimidasi atau kriminalisasi dari aktor yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi.

“Contohnya, kasus Urut Sewu di Kebumen, Jawa Tengah dimana lahan pertanian harus berkonflik dengan TNI AD dan itu dipenuhi dengan kekerasan aparat militer terhadap para petani setempat,” kata Herlambang. Baca juga >>

Kemudian, lanjutnya, kasus yang sama juga ditemui di Pasuruan. Di sini terjadi konflik antara warga dengan TNI AL.

“Kegagalan reforma agraria dampaknya tidak kecil. Warga masyarakat akan rentan terdampak dengan tidak terwujudnya kedaulatan pangan, krisis ekologi, hingga penghancuran aspek sosial dan budaya setempat,” tandasnya.

#reformaagraria #ham #tni

Baca Lainnya
Komentar
Loading...