Begini, Islam Mengatur Hubungan Pekerja dan Pengusaha

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang juga populer dengan Omnibus Law masih menjadi polemik di berbagai kalangan. Satu pihak berangapan UU ini mencederai keadilan bagi para pekerja, namun pihak lain berpendapat justru dengan UU ini para pekerja diuntungkan.

Jauh sebelum polemik UU Cipta Kerja ini, Islam sejatinya mengatur hubungan yang adil antara pekerja dan pemberi kerja alias pengusaha. Rasulullah Saw telah menerapkan aturan yang adil dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, sebagaimana tergambar dalam buku “Muhammad sebagai Pedagang”, karya Afzalul Rahman, di antaranya:

1. Membayar pekerja dengan layak

Islam mengatur bahwa pemberi kerja, bos atau majikan wajib membayar pekerjanya dengan layak. Pemberi kerja juga dilarang membebani pekerja dengan pekerjaan yang melampaui kemampuan mereka.

Rasulullah Saw bersabda, “Tuhan akan menyiksa tiga jenis manusia pada Hari Akhir. Salah satunya, yang menguras tenaga para pekerjanya tetapi tidak membayarnya dengan sesuai.”

Beliau juga bersabda bahwa penting bagi pengusaha untuk mempekerjakan karyawan yang kuat dan dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah. Mereka tidak boleh memberikan pekerjaan yang berat dan sulit yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja itu, (HR. Muhalla ibn Hazm).

2. Persetujuan kedua belah pihak

Rasulullah Saw melarang pemberi kerja memperkerjakan pegawai tanpa membuat persetujuan terkait upah terlebih dahulu, (HR. Bukhari Muslim).

Para pemberi kerja diminta menyetujui gaji pegawainya sebelum mereka mulai melakukan pekerjaannya. Tidak dibenarkan jika di dalam surat kerja sama antara keduanya tidak mencantumkan persetujuan mengenai upah.

3. Tidak menunda upah

Selain memberikan upah yang pantas, pemberi kerja juga tidak diperbolehkan menunda-nunda pembayaran upah atau gaji para karyawannya. Menunda gaji karyawan bahkan merupakan tindakan yang berdosa.

Rasulullah Saw bersabda, “Adalah salah bagi orang kaya yang menunda membayar gaji yang dituntut seorang pekerjanya, walaupun itu harus dibayarkan dari kekayaannya, (HR. Baihaqi).

4. Tidak semena-mena memberi denda

Pemberi kerja juga dilarang semena-mena memperlakukan karyawannya. Misalnya, mendenda karyawannya dengan mengurangi gajinya karena kerusakan alat-alat produksi dan lainnya.

5. Pekerja juga harus adil kepada pemberi kerja

Tidak hanya kepada pemberi kerja atau pengusaha, Islam juga menekankan sikap adil kepada para pekerja. Para pekerja diharuskan mampu menghindarkan diri dari melakukan hal-hal yang salah dan tidak adil kepada bosnya. Misalnya, membuat kerusakan pada alat-alat produksi.

Rasulullah Saw mengatakan, pendapatan yang paling baik adalah pendapatan seorang karyawan yang diperlakukan dengan baik dan adil oleh majikannya.

6. Keseimbangan hubungan pekerja dan pengusaha

Islam menekankan hubungan karyawan dan bos yang harus memperhatikan keseimbangan, keadilan dan persamaan. Dengan begitu, hubungan antara kedua pihak akan terus terpelihara atau langgeng.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Islam STEI Yogyakarta, Prof. Muhammad, upaya Islam menghapus budaya perbudakan yang sudah mendarah daging pada masyarakat Arab adalah upaya menegakkan keadilan antara pekerja dan pemberi kerja.

Dari upaya tersebut, menurutnya setidaknya ada empat prinsip ketenagakerjaan yang diperjuangkan.

Pertama, prinsip kemerdekaan manusia. Sikap Rasulullah Saw tegas, anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan.

Penghapusan budaya perbudakan menunjukkan pesan bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk merdeka dan berhak menentukan hidupnya sendiri tanpa kendali orang lain.

Kedua, prinsip kemuliaan derajat manusia. Dalam Islam, setiap manusia yang bekerja apapun profesinya adalah mulia dan terhormat.

Allah berfirman, “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung,” (QS. Al-Jumu’ah: 10).

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada peranannya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya.

Menurut hadits Nabi Saw, “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari Muslim).

Ketiga, prinsip keadilan dan anti-diskriminasi. Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta di dalam masyarakat, demikian pula dalam memandang ketenagakerjaan.

Dalam hal kecil saja misalnya, dalam pemanggilan atau penyebutan orang, Islam melarang seorang bos memanggil pekerjanya dengan panggilan yang tidak baik atau merendahkan.

Keempat, prinsip kelayakan upah pekerja. Seperti disebutkan di awal, upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan.

Begitu penting masalah upah pekerja ini, sehingga Islam memberi pedoman bahwa prinsip pemberian upah itu setidaknya harus mencakup dua hal mendasar, yaitu adil dan mencukupi.

Baca Lainnya
Komentar
Loading...